Akuntansi Dalam Dunia Pendidikan

Akuntansi Dalam Dunia Pendidikan

Akuntansi Dalam Dunia Pendidikan

 

Akuntansi Dalam Dunia Pendidikan

PERSPEKTIF AKUNTANSI DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Sejalan dengan berkembangnya manajemen pendidikan, dalam lingkup pendidikan formal mulai muncul Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang menjadikan pengelolaan pendidikan lebih terarah dan lebih terkoordinasi baik dari segi penyelenggaraan, pendanaan, pengembangan, dan pengawasan. Ada satu hal yang sebetulnya sanagt penting dan mendasar  dalam suatu organisasi terkait dengan penyelenggaraan kelancaran jalannya pendidikan dan tercerminnya kinerja sumber daya yang ada dalam dunia pendidikan, yaitu akuntansi pendidikan. Oleh karena itu, dalam organisasi pendidikan, akuntansi diperlukan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan pendididkan.

            Kebijakan yang berupa desentralisasi pendidikan dalam bentuk MBS diyakini dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, pemerataan, dan mutu pendidikan serta memenuhi asas keadilan dan demokratisasi. Hasil studi menunjukkan bahwa ada potensi yang memungkinkan yang meliputi beberapa aspek yaitu :

  1. Anggaran sekolah.
  2. SDM.
  3. Sarana prasarana sekolah.
  4. Manajemen sekolah.
  5. Partisipasi oaring tua siswa.
  6.   Akuntabilitas penyelenggaraan.

            Untuk mencapai tujuan desentralisasi pendidikan, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama yang berkenaan dengan struktur kelembagaan pendidikan, mekanisme pengambilan keputusan, dan manajemen pendidikan di pusat, daerah, dan sekolah. Sejalan dengan itu, pemerintah perlu menyiapkan landasan hukum dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan mentri untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan agar sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah dan perlunya penyelenggaraan organisasi pendidikan yang baik transparan serta akuntabel.

 

 

PERAN DAN FUNGSI AKUNTANSI DALAM DUNIA PENDIDIKAN

            Akuntansi memberikan informasi keuangan dalam menunjang proses pengambilan kebijakan. Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan.

Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan dunia pendidikan :

  1. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan sekolah yang dipimpinnya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Keputusan yang diambil oleh Kepala Sekolah berdasarkan informasi akuntansi adalah menentukan peralatan apa yang sebaiknya dibeli, berapa persediaan ATK yang harus ada di bagian perlengkapan, dan lain-lain.

  1. Guru dan Karyawan

Guru dan Karyawan mewakili kelompok yang tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas di institusi pendidikan (sekolah). Ini berarti kelompok tersebut juga tertarik dengan informasi penilaian kemampuan sekolah dalam memberikan bals jasa, manfaat pension, dan kesempatan kerja.

  1. Kreditor / Pemberi Pinjaman

Kreditor atau pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. ( Hal ini berlaku apabila ada kasus sekolah yang memerlukan kreditor )

  1. Orang Tua Siswa

Para orang tua siswa berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup institusi pendidikan, terutama perjanjian jangka panjang dan tingkat ketergantungan sekolah.

  1. Supplier / Pemasok

Pemasok tertarik dengan informasi tentang kemungkinan jumlah terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

  1. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasanya berkepentingan terhadap alokasi sumber daya dan karena itu, berkepentingan dengan aktivitas sekolah. Informasi dasar ini dibutuhkan untuk mengatur aktivitas sekolah, menetapkan kebijakan anggaran, dan mendasari penyusunan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya.

  1. Masyarakat

Institusi Pendidikan mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara. Laporan Keuangan Institusi Pendidikan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir pengelolaan Keuangan Institusi Pendidikan serta rangkaian aktivitasnya.

 

 

STRUKTUR DANA PENDIDIKAN

Dalam situasi bagaimanapun Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya terhadap pembiayaan pendidikan. Pada sisi lain, Negara melalui pemerintah harus terus mensosialisasikan pembiayaan pendidikan dengan mengacu pada standar baku, terutama tantang komponen pendidikan, proses belajar, mengajar, kurikulum, dan target kompetisi lulusan. Demikianlah, ini merupakan salah satu inti dari rekomendasi. Konvensi Nasional Pendidikan (Konaspi), yaitu sebuah konvensi empat tahunan bagi komunitas pendidikan yang diselenggarakan di Surabaya pada 5-9 Oktober 2004 lalu. Pembiayaan pendidikan harus ditata penggunaannya karena selain dari dana APBN/APBD, dana pendidikan juga bisa dipungut dari masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan. Dana yang bersumber dari APBN dan masyarakat harus diatur tentang pemungutannya, bagaimana menggunakannya kemudian bagaimana mempertanggung jawabkannya. Pengaturan tentang pengolaan pembiayaan pendidikan agar memiliki dasar hukum yang kuat perlu di atur setingkat Peraturan Pemerintah (PP)

Gambar Sumber Pendanaan.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 20 tahun 2003 teantang Sisdiknas, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah (APBN dan APBD). Pembiayaan pendidikan sebesra 20% itu memang seharusnya dipenuhi dari anggaran belanja dan bukan dari anggaran pendapatan. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah menjabarkan anggaran pendidikan 20% tersebut sesuai dengan jalurnya.

Sejumlah daerah memang mengklaim telah mengalokasikan 20 persen dan APBD untuk pendidikan. Akan tetapi, ternyata komponen gaji guru juga dimasukkan didalamnya, sehingga anggaran di tingkat sekolah menjadi sama saja. Di sekolah-sekolah negeri, sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat juga dipergunakan unutk menambah kesejahteraan guru dan segala hal-hal yang tidak ada kaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan.

  • Asal Dana Pendidikan Pasal 46 UU No. 20 Tahun 2003:

Sistem Pendidikan Nasional

  1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat.
  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945.
  3. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
  • Perhitungan Alokasi Pembiayaan Pendidikan

Akibat kuatnya peran pemerintah pusat dalam penentuan kebijakan, pola pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat didasarkan pada alokasi anggaran yang telah ditetapksn dengan rincian kegiatan. Subsidi yang diberikan Pemerintah untuk sektor pendidikan selama ini masih jauh dari standar minimal. Subsidi yang diberikan pemerintah hanya merupakan 30 persen dari total biaya pendidikan, sedangkan 70 persen biaya pendidikan lainnya masih menjadi tanggung jawab masyarakat yang didominasi oleh sistem pembayaran tunai secara individual. Dampak dari keadaan tersebut adalah sulitnya menetapkan kebijakan kendali biaya dan juga memberatkan pemakai jasa pelayanan. Padahal, biaya pendidikan cenderung semakin meningkat dan menjadi tidak terjangkau apabila pola pembiayaan seperti diuraikan sebelumnya masih terus berlangsung.

  • Perhitungan alokasi pembiayaan untuk pendidikan gratis

Sumber pembiayaan pendidikan dasar gratis dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Jika ada kesempatan untuk melaksankan pendidikan dasar gratis, maka pemerintah pusat harus membiayai karena merupakan pemegang dana public terbesar dan birokrasinya masih sangat kuat.

 

PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

Pendidikan, sebagai sebuah bidang yang tidak cepat menghasilkan sesuatu, kerap menjadi sedemikian termarjinalkan dibandingkan dengan sektor kehidupan lainnya yang lebih memberikan hasil yang cepat dan berbentuk. Namun, dengan mengesampingkan pendidikan, termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan, diibaratkan seperti menanam bom waktu kehancuran bangsa pada beberapa decade ke depan. Lima tahun kedepan, tantangan paling berat yang dihadapi oleh bangsa ini adalah memenuhi tuntutan masyarakat akan pendidikan murah serta bermutu. Tuntutan ini bisa dipenuhi apabila ada sinergi positif antara masyarakat, orang tua, dan pemerintah.

 

Baca Juga Artikel Lainnya: