Bangun Zona Integritas Bebas Korupsi

Bangun Zona Integritas Bebas Korupsi

Bangun Zona Integritas Bebas Korupsi

 

Bangun Zona Integritas Bebas Korupsi

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat III menggelar deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat III yang digelar di Hotel Onih, jalan. Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (29/03/2018).

Kepala Kantor Wilayah DJB Jawa Barat III Mohammad Isnaeni

Pencanangan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah DJB Jawa Barat III Mohammad Isnaeni dan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat eselon III Kanwil DJP Jawa Barat III, yaitu Kepala Bagian dan para Kepala Bidang. Tak hanya itu, Kepala Kantor Wilayah DJB Jawa Barat III Mohammad Isnaeni juga menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi.

Kepala Kantor Wilayah DJB Jawa Barat III Mohammad Isnaeni menjelaskan, pencanangan ini merupakan bentuk komitmen seluruh pejabat dan pegawai DJP khususnya di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat III untuk membangun wilayah kerja yang bersih dan bebas korupsi.

“Kerja keras yang akan mulai kita bangun ini bukan hanya untuk menaikkan citra DJP di mata masyarakat Indonesia saja, namun menjadi pedoman kepada seluruh pegawai untuk menumbuhkan mental dan budaya berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP),” katanya.

Ia menyatakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Kantor Wilayah DJB Jawa Barat III siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di seluruh untit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJB Jawa Barat III. Pencanangan zona integritas integritas ini merupakan upaya akselerasi dalam menindaklanjuti terbitnya Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta melaksanakan keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Pelaksanaan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Direktorat Jendral Pajak.

Direktorat Jendral Pajak

Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral Pajak wajib melaksanakan pembangunan dan penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Di Direktorat Jendral Pajak dilaksanakan dalam bentuk dua gelombang, dalam gelombang pertama telah terpilih KPP Pratama Depok Sawangan mewakili Kanwil DPJ Jawa Barat III dan saat ini akan berlangsung gelombang kedua yang diikuti oleh seluruh unit satuan kerja.

Proses ini dimulai dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas, penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas dan pembangunan 6 (enam) area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” sebut Mohammad Isnaeni.

Kemenpan-RB

Menurutnya seluruh proses ini akan terus dievaluasi oleh tim independen dan tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bertujuan agar semua unsur masyarakat dapat mengawasi dan berperan dalam reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat III.

Sumber : https://sel.co.id/