Calon Jaksa Agung dari Luar, Perilaku PJI Mirip Partai Politik

Calon Jaksa Agung dari Luar, Perilaku PJI Mirip Partai Politik

Calon Jaksa Agung dari Luar, Perilaku PJI Mirip Partai Politik

Calon Jaksa Agung dari Luar, Perilaku PJI Mirip Partai Politik
Calon Jaksa Agung dari Luar, Perilaku PJI Mirip Partai Politik

Ribuan anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI)

menolak jaksa agung dari luar dan lebih memilih calon dari internal. Sikap para jaksa tersebut dinilai mirip seperti partai politik.

“Itu bukan jaksa, itu perilaku partai. Masa iya jaksa harus seperti itu,” kata pengamat hukum tata negara, Saldi Isra kepada detikcom, Jumat (18/9/2010) malam.

Saldi mengatakan, sikap para jaksa itu dianggap mendikte seorang presiden. Padahal sebagai abdi negara, jaksa tidak bisa mencampuri kewenangan presiden.

 

“Mereka seolah digerakkan.

Ada upaya tertentu yang resisten terhadap calon dari luar,” analisa Saldi. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Andalas ini mengatakan, sikap itu menunjukkan bahwa institusi kejaksaan sudah darurat perubahan. Muncul dugaan kalau kondisi di kejaksaan saat ini banyak yang memanfaatkan.

 

“Kita baca sebagai indikasi ketakutan kelompok tertentu

yang ingin mempertahankan status quo. Presiden tidak boleh takut dan ragu, jangan ragu untuk memilih calon dari luar jika semakin ada perlawanan SBY harus membuktikan kalau dia tidak terganggu dengan itu,” tandasnya.

Dalam jumpa pers di Kejagung, Kamis (16/9), PJI menolak Jaksa Agung dari kalangan luar. Mereka meminta presiden memilih calon dari kalangan internal, Korps Adhyaksa. Sementara, publik sedang berwacana Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanjo untuk menjadi pimpinan KPK dan Jaksa Agung. Presiden SBY pun menyatakan, Jaksa Agung pengganti Hendarman Supandji tidak harus dari Kejaksaan.

Namun akhirnya, PJI menyangkalnya. Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir Harahap menegaskan, 8 ribu jaksa hanya berharap Jaksa Agung dari internal. “Bukan menolak, tetapi memohon dari dalam, itu yang dari PJI,” kata Babul saat dihubungi detikcom.

Baca Juga :