Hubungan Kelembagaan

Hubungan Kelembagaan

Hubungan Kelembagaan

Hubungan Kelembagaan
Hubungan Kelembagaan

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dala membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain:

a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank,
b. sistem informasi perbankan yang terpadu,
c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri,
d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya,
e. penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank, dan
f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Ketika Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap Bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan itu, Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia memberikan laporan hasil pemeriksaan bank kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan. OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai Bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK.

Ketika OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan keuangannya semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.
OJK, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun serta memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Sumber : https://www.diigo.com/item/note/74×26/058o?k=28ad883a2d2df097782a442a3d8a5786

Anda mungkin juga suka...