Kebijakan Yang Dibuat Pemerintah Dalam Pengembangan Pembanguan Sumber Daya Manusia

Kebijakan Yang Dibuat Pemerintah Dalam Pengembangan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kebijakan Yang Dibuat Pemerintah Dalam Pengembangan Pembanguan Sumber Daya Manusia

Kebijakan Yang Dibuat Pemerintah Dalam Pengembangan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengembangan sumber daya manusia

di sini didefinisikan sebagai semua program-program atau kegiatan-kegiatan yang diiaksanakan oleh pemerintah dan oleh pemerintah daerah yang berhubungan dengan usaha pengembangan atau peningkatan kualitas sumber daya masyarakat kecil yang tidak berkemampuan, seperti program peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha bekerja melalui latihan-latihan, bimbingan dan penyuluhan, program pengembangan kewirausahaan, program peningkatan kesehatan dan gizi keluarga, program perbaikan mutu lingkungan hidup dan lain-lain program yang dapat meningkatkan kemampuan berproduksi masyarakat. Isi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam pengembangan pembangunan sumber daya manusia yaitu kesesuaian dan ketepatan jenis program atau kegiatan yang dilakukan dengan kebutuhan masyarakat  kelompok. Dan sasaran kebijakan program tersebut adalah kemanfaatan jenis program yang dilakukan. Sedangkan implementasi atau pelaksanaan kebijakan yaitu mekanisme pelaksanaan program atau kegiatan, metode atau pelaksanaan dan frekuensi pelaksanaannya.

            Pemerintah sebagai pelaksana dibidang pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam hal pelaksanan kebijakan sehubungan dengan program pembangunan SDM. Dapat dikatakan demikian karena pemerintah diharapkan mampu menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dalam proses pembangunan tersebut lewat kebijakankebijakan yang diimplementasikan atau yang dilaksanakannya. Hal yang tidak bisa diabaikan bahwa setiap kebijakan ataupun keputusan dari para pemimpin akan diuji langsung dilapangan karena apakah setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin itu benar-benar terlaksana dengan baik atau setidaknya bisa dirasakan hasil dari kebijakan tersebut atau mungkin kebijakan yang diluncurkan dapat menyerap aspirasi rakyat atau tidak. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang akan dilaksanakan maupun akan diluncurkan itu benar-benar atau setidaknya dapat menyerap aspirasi dari  karena dalam setiap pengambilan keputusan untuk dijadikan suatu kebijakan bersama, maka seseorang pemimpin seperti pemerintah misalnya harus melibatkan masyarakat agar kebijakan tersebut yang nantinya akan dilaksanakan itu dapat menyerap aspirasi dari masyarakat, seperti halnya dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik.

            Dalam mengupayakan pelaksanaan pembangunan fisik misalnya maka pemerintah diharapkan sering memonitoring atau memantau langsung dilapangan untuk melihat keberadaan proyek pembangunan fisik tersebut baik yng dilaksanakan di tingkat kelurahan, agar pemerintah di kelurahan bisa mengetahui apakah pembangunan tersebut berjalan dengn sebaiknya atau tidak. Selain itu juga pemerintah dikelurahan harus memperhatikan prioritas pembangunan yang lebih-lebih dirasakan banyak orang atau masyarakat.

            Kemudian pembangunan yang dilaksanakan harus diupayakan bagaimana pemerintah dapat menumbuhkan sikap kemandirian dan keterlibatan masyarakat untuk dapat berusaha sendiri dan ikut serta secara aktif dalam setiap akselerasi pelaksanaan pembangunan demi untuk meningkatkan taraf hidup mereka sehingga masyarakat juga diharapkan tidak terjerat dalam lingkaran kemiskinan. Keterlibatan masyarakat yang dimaksudkan disini adalah yang diwujudkan melalui keikutsertaan serta partisipasi nyata terhadap pelaksanaan pembangunan SDM dan pada dasaarnya masyarakat harus ikut serta dalam proses perencanaan program pembangunan dan diikuti dengan pengambilan keputusan atau sering kita kenal dengan perencanaan dari bawah ( bottom up planning ) Peran serta masyarakat pada umumnya tentu tidak akan lepas dari setiap pelaksanaan pembangunan karena tanggung jawab pembangunan tidak hanya semata-mata berada di tangan pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga, sebab dalam hal ini masyarakat merupakan objek sekaligus subjek daripada pembangunan tersebut.

            Dengan demikian maka dibutuhkan keterlibatan, keseriusan dan peran aktif dari pemerintah yang ada dikelurahan sebagai administrator pembangunan dan kemasyarakat dalam menyukseskan program pembangunan tersebut. Dari hasil pengamatan penulis di kelurahan tewaan dalam kaitannya dalam penelitian yang penulis lakukan maka sasaran yang penulis lakukan ini untuk melihat tingkat frekuensi peranan pemerintah dalam proses pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan pembangunan SDM untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

            Ketidakberhasilan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya ialah faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia pada masyarakat lapisan bawah yang menjadi sasaran kebijakan tersebut . Rendahnya kuaiitas sumber daya manusia pada masyarakat lapisan bawah tersebut menyebabkan mereka tidak dapat mengelola dengan baik bantuan-bantuan pemerintah tersebut. Oleh karena itu dapat dipahami kalau pemerintah sejak Pelita VI kembali melakukan koreksi kebijakan pembangunan nasional . Hal ini jelas tercantum dalam GBHN tahun 1993 sebagai berikut :

Titik berat pembangunan Jangka Panjang II diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilakukan secara seiring, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional “ .            Kebijakan pembangunan nasional yang memperhatikan aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut terus dilanjutkan pelaksanaannya dalam masa pembangunan di era reformasi sekarang ini , sebagaimana dinyatakan dalam GBHN 1999 sebagai berikut : “Pembangunan naslonal merupakan usaha peningkatan kualltas manusia dan masyarakat lndonesla yang dilakukan secara berkelanjutan , berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan llmu pengetahuan dan teknologi. Serta memperhatikan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadlan bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral etikanya.”


Sumber: https://multiply.co.id/organ-trail-directors-cut-apk/

Anda mungkin juga suka...