Kemendikbud Beri Sanksi Pelanggar UN

Kemendikbud Beri Sanksi Pelanggar UN

Kemendikbud Beri Sanksi Pelanggar UN

Kemendikbud Beri Sanksi Pelanggar UN
Kemendikbud Beri Sanksi Pelanggar UN

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),

Muchlis Rantoni Luddin menyatakan, sepanjang pelaksanaan UJian Nasional (UN) sekolah menengah pertama (SMP)/sederajat tahun 2019, pos pengaduan Irjen menerima 86 laporan dari masyarakat. Namun, setelah ditelusuri dan diperiksa atau diverifikasi di lapangan, hanya 55 kasus yang dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

“Dari 55 kasus ini terbagi dua, yakni ada tiga siswa yang melanggar pada dua mata pelajaran sekaligus dan ada 52 siswa yang melanggar pada satu mata pelajaran,” ungkap Muchlis di Jakarta, Selasa (28/5/2019) seperti dilansir dari Kemdikbud.go.id.

Langkah selanjutnya, tambah Muchlis, pihak yang melakukan kecurangan

akan diberi sanksi sesuai bobot kesalahannya. Selain kepada siswa, sanksi juga akan diberikan kepada pengawas, proktor, dan kepala sekolah penyelenggara ujian nasional yang ditemukan praktik kecurangan.

“Untuk pertama kalinya, Kemendikbud memberikan nilai nol bagi peserta didik yang terbukti melakukan pelanggaran,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Suryadi menegaskan, ujian ulangan bagi peserta UN yang terbukti melakukan kecurangan dilakukan pada 12 Juni 2019, yang secara teknis dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) dengan model Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal ini sesuai dengan prinsip edukatif yang diterapkan dalam penyelenggaraan UN tahun 2019.

“Sebagai salah satu bentuk penerapan sanksi, siswa yang terbukti melakuka

n kecurangan, nilainya ditangguhkan sampai peserta didik selesai melakukan ujian ulangan. Jadi belum bisa diumumkan saat ini,” tutur Bambang.

Ia menjelaskan, sertifikat hasil ujian nasional (SHUN) hanya diterbitkan satu kali. Sehingga, bagi peserta yang melakukan pelanggaran, SHUN-nya akan diterbitkan setelah ujian ulangan.

Di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Firman Adam berharap proses ujian nasional se-Jawa Barat pada tahun depan bisa berbasis komputer. Kelemahan-kelemahan yang terjadi pada tahun ini bisa menjadi evaluasi untuk diperbaiki di masa depan.

“Terlebih dengan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dinas Pendidikan Jabar mengimbau untuk memberikan sanksi kepada kepala sekolah yang siswanya ketahuan melakukan kecurangan,” ungkapnya.

Hal ini juga menjadi evaluasi agar pengawas bisa lebih tertib dan disiplin agar tidak terjadi apa-apa mengenai kecurangan UN di Jabar. “Adapun mengenai metode pengumuman kelulusan, sekolah diharapkan bisa mencegah kejadian yang tidak diinginkan,” tutupnya.***

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/