MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X TANGGAL 16 OKTOBER 1945

MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X TANGGAL 16 OKTOBER 1945

MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X TANGGAL 16 OKTOBER 1945

Sekitar kurang lebih dua bulan dalam perjalanan UUD 1945, terjadi “perubahan praktek” ketatanegaraan, terkhusus dalam pasal 4 peraturan peralihan. Kenapa dinamakan “perubahan praktek”, karena perubahan ini dilakukan dengan “tidak merubah” ketentuan pasal 4 aturan peralihan UUD dengan formal, baik langsung maupun amandemen.

Penjelasan dari maklumat wakil presiden No.X “ menurut putusan ini maka Badan Pekerja berkewajiban dan berhak :

ü  Turut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Ini berarti bahwa badan pekerja, bersama-sama dengan presiden menetapkan GBHN. Badan pekerja tidak berhak ikut campur dalam kebijaksanaan ( dagelijks beleid ) pemerintah sehari-hari ini tetap ditangan presiden semata-mata.

ü  Menetapakan bersama-sama presiden dan undang-undang yang mengenai segala macam urusan pemerintahan. Yang mejalanka undang-undang ini ialah pemerintah, artinya presiden dibantu oleh mentri-mentri dan pegawai-pegawai yang dibawahnya.

baca jug:

Anda mungkin juga suka...