Pandangan Fuqaha tentang Zakat Profesi

Pandangan Fuqaha tentang Zakat Profesi

Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/ lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk zakat wajib zakat). Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman dan sejenisnya.[6]

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.[7]

Istilah zakat profesi adalah baru, sebelumnya tidak pernah ada seorang ulama pun yang mengungkapkan dari dahulu hingga saat ini, kecuali Syaikh Yusuf Qaradhowy yang menuliskan naskah ini dalam kitab Zakat-nya. Menurut kaidah pencetus zakat profesi bahwa orang yang menerima gaji dan lain-lain dikenakan zakat sebesar 2,5% haul (berputar selama setahun). Mereka mengkiyaskan dengan zakat biji-bijian (pertanian). Zakat biji-bijian dikeluarkan pada saat setelah panen. Disamping mereka mengkiyaskan dengan akal bahwa kenapa hanya petani-petani yang dikeluarkan zakatnya sedangkan para dokter, eksekutif, karyawan yang gajinya hanya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab, tidak diambil zakatnya.[8]

Al-Qardhawi didalam kitabnya Fiqhu az-Zakāh menulis tentang zakat Kasbul ‘Amal wal-Mihan al-Hurrah, yang dimaksud dengan kasbul amal adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Sedangkan yang dimaksud dengan al-mihānul hurrah adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter, swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain sebagainya.[9]

Al-Qardawy menceritakan bahwa pada tahun 1952 M di Damsyik, Abdurrahman Hasan dan Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khallaf telah melontarkan masalah tersebut pada perkuliahan mereka. Mereka mengkiyaskan upah kerja dan penghasilan usaha bebas dengan pendapatan uang sewa rumah menurut mazhab Ahmad. Imam Ahmad berpendapat bahwa barangsiapa menyewakan rumahnya dan ia menerima uang sewa sebanyak satu nisab, maka wajib zakat atas nya pada waktu

Sumber :

https://duniabudidaya.co.id/android-8-1-otomatis-perbarui-simpanan-data/

Anda mungkin juga suka...