Penambahan Kewenangan Penindakan Hukum BPOM Dirumuskan dalam RUU

Penambahan Kewenangan Penindakan Hukum BPOM Dirumuskan dalam RUU

Penambahan Kewenangan Penindakan Hukum BPOM Dirumuskan dalam RUU

Penambahan Kewenangan Penindakan Hukum BPOM Dirumuskan dalam RUU
Penambahan Kewenangan Penindakan Hukum BPOM Dirumuskan dalam RUU

BANDUNG–Persoalan penambahan kewenangan Badan Pengawas Obat

dan Makanan (BPOM) untuk dapat melakukan penindakan hukum, baru akan diagendakan di tahun 2017 dan 2018 dalam bentuk penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU). Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat dalam rilis yang diterima jabarprov.go.id, Kamis (15/9).

Menurut Adang, “Wacana untuk menambah kewenangan BPOM itu dalam rangka perumusan di undang-undang. RUU nya belum ada. Kita ingin itu menjadi agenda di 2017 dan 2018.”

Selama ini payung hukum keberadaan BPOM

hanya didasarkan pada Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), sebagaimana yang termaktub dalam pasal 67-69.
Oleh karena itu, BPOM dinilai perlu memiliki landasan hukum berupa undang-undang untuk mendapatkan kewenangan atributif, agar kewenangan dalam menjalankan tugas tidak lagi bersifat delegatif.

“BPOM itu selama ini memang memiliki kewenangan adanya Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Cuma dari sisi sampai punya kewenangan menersangkakan orang, kelihatannya itu masih ada di kewenangan polisi dan kejaksaan,” katanya.

Selain itu, keterbatasan PPNS selama ini

dalam hal penyelidikan kasus obat dan vaksin palsu hanya bersifat administratif untuk menemukan fakta di lapangan. Kalau pun ditemukan adanya kasus untuk menetapkan tersangka, harus melalui kepolisian untuk menyidik atau kejaksaan untuk melakukan penuntutan.

“Bahkan, wewenang PPNS itu pun saat ini masih berupa mengusulkan kepada pemberi izin, dalam hal ini pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun propinsi, untuk mencabut izin perusahaan yang diduga melakukan kesalahan,” jelas Adang mengakhiri keterangannya.(NR)

 

Sumber :

http://forum.detik.com/respirasi-aerob-t2044978.html