Pendidikan Islam sebagai Institusi

  1. Pendidikan Islam sebagai Institusi

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan Islam sebagai institusi termaktub pada pasal 15 dan pasal 30 ayat 3 – 4 dinyatakan bahwa:

Pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. (pasal 15)

(3) pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. (4) pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaya samanera, dan bentuk lain yang sejenis. (pasal 30 ayat 3–4)

  1. Lembaga Pendidikan Formal: (1) Pendidikan Dasar (pasal 17) : pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat, (2) Pendidikan Menengah (pasal 18) : Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat, (3) Pendidikan Tinggi (pasal 20). Pendidikan Tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.
  2. b. LembagaPendidikan Nonformal(pasal 26 ayat 4): Satuan Pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majlis ta’lim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
  3. Lembaga Pendidikan Informal(pasal 27): kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
  4. Pendidikan Anak Usia Dini(pasal 28 ayat 3): pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

sbubmer :

Anda mungkin juga suka...