PENGERTIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

 PENGERTIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.[2] Dari pengertian hubungan industrial di atas maka ada beberapa pihak-pihak yang terkait dalam hubungan industrial tersebut yang antara lain adalah pengusaha/pemberi kerja, pekerja/ buruh dan pemerintah.

Jadi perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan yang menyangkut hubungan antara pengusaha dan pekerja, serta melibatkan pemerintah dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentangpenyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang dimaksud perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pegusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan.[3]

Adapun yang dimaksud dengan perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya keseuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau peraturan perusahaan atau perjanjikan kerja bersama, serta perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak. Serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan.[4]

Karena pihak-pihak yang terkait menurut definisi di atas hanya pengusha, pekerja,dan pemerintah maka di dalam hubungan industrial tersebut, ketiganya memiliki peranan atau fungsi masing-masing dalam hubungan industrial tersebut, antara lain :[5]

  1. Fungsi Pemerintah :
  • Menetapkan kebijakan
  • Memberikan pelayanan
  • Melaksanakan pengawasan
  • Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
  1. Fungsi pekerja/ buruh dan serikat pekerja/buruh
  • Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibanya
  • Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi
  • Menyalurkan aspirasi secara demokratis
  • Mengembangkan keterampilan dan keahlianya
  • Memajukan perusahaan
  • Memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya
  1. Fungsi pengusaha dan organisasi pengusahanya
  • Menciptakan kemitraan
  • Mengembangkan usaha
  • Memperluas lapangan kerja
  • Memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka demokratis dan berkeadilan

 

 

Sumber :

https://nomorcallcenter.id/

Anda mungkin juga suka...