Peran IMF dalam Stabilitas Perekonomian Indonesia

 Peran IMF dalam Stabilitas Perekonomian Indonesia

            Pada tahun 1967 Indonesia kembali kerjasama dengan IMF dengan kuota SDR 2 Milyar. Sebelumnya juga pernah memberikan pinjaman pada Orde Lama sejumlah US$ 102 Juta. Selama tiga dasawarsa dukungan IMF berupa penyediaan fasilitas Stand by Credit ( jangka menengah) agar cadangan devisa di BI cukup guna menjaga nilai rupiah. Peran IMF menjadi sangat penting pada saat krisi moneter,yaitu pada saat terjadi kesepakatan antara IMF dengan Indonesia,yaitu berupa Letter of Intent  (LOI).

            Dengan adanya jaminan IMF serta komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi di berbagai bidang seperti dituangkan dalam LOI,maka skema penjadwalan kembali hutang luar negri yang jatuh tempo dapat dilakukan melalui skema Paris Club (Hutang pemerintah)maupun London Club (hutang pemerintah/BI kepada swasta). Sejumlah US$ 15 Miliar pinjaman pokok tekag dijadwalkan kembali pembayarannya melalui Paris Club (US$ 4,2 miliar),Paris Club II ( US$ 5,4 miliar ) dam Paris Club III (US$ 5,4 Miliar ). Dengan penjadwalan ini maka tekanan dan beban APBN berkurang.

            Secara Umun progran yang disarankan IMF untuk mengembalikan stabilitas makro-ekonomi dan kepercayaan pasar dapat dibagi menjadi tiga hal,yaitu :

  1. Terwujudnya kerangka makro ekonomi yang kuat
  2. Strategi komprehensif untuk melakukan restrukturisasi sektor keuangan
  3. Kebijakan struktural secara umum (termasuk goog governance)

Kebijakan makro ekonomi secara umum mulai menunjukan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditunjukan dengan membauknya nilai tukar rupiah pada oktober 1998 dan tingkat bunga perbankan mulai menurun. Namun di satu sisi perekonomian mengalami pertumbuhan minus 13%  dan infalnsi yang cukup tinggi.

Pada bulan Januari 2000 IMF kembali menyetujui US$ 5 miliar extended found arranagement (EEF) untuk tiga tahun kedepan dalam rangka mendukung program reformasi ekonomi dan struktrual.programnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,menurunkan inflasi,mengurangi hutang-hutang publik,mengembangkan pasar modal,reformasi perpajakan,mengurangi subsidi secara bertahap,desentralisasi fiskal,melanjutkan restukturisasi perbankan dan korporasi,privatissasi dan reformasi diberbagai sektor,serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan good governance.

            Kemajuan yang cukup strategis dalam penanganan masalah fundamental yang terjadi sejak krisis 1997,mulai berhasil diatasi. Namun sayangnya kemajuan yang berarti tersebut tidak memivu kemajuan di sektor riil. Untuk menggerakan sektor riil dan memperluas kessempatan kerja diperluakan investasi baru, ketergantungan indonesia terhadap IMF memang cukup besar namun hal tersebut dilakukan dalam rangka memulihkan dan menggerakan perekonomian indonesia. Namun sejalan dengan amanat MPR untuk segera mengakhiri program IMF,pemerintah telah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan menjelang dan sesudah berakhirnya program kerja sama dengan IMF yang ditetapkan dengan inpres No.5 tahun 2003.

sumber :

https://furnituremebeljepara.co.id/skateboard-party-2-apk/

Anda mungkin juga suka...