Prosedur Penyelesaian Konflik dan Pengadilan Internasional

Prosedur Penyelesaian Konflik dan Pengadilan Internasional

Prosedur Penyelesaian Konflik dan Pengadilan Internasional

Prosedur Penyelesaian Konflik dan Pengadilan Internasional

Apabila kedua belah pihak yang sedang

dalam konflik merasakan bahwa diantara mereka terdapat pertentangan tujuan, nilai, kepentingan atau posisi, maka salah satu cara yang mungkin dapat menyelesaikannya adalah salah satu atau kedua belah pihak harus menarik diri dari posisi tawar menawar atau menghentikan semua tindakan yang dapat mengakibatkan respon yang bermusuhan (KJ. Holsti, 1987:606). 

Namun, ada cara lain yaitu dengan cara penyerahan yang merupakan suatu penyelesaian yang sangat rumit sifatnya dan biasanya didahului oleh kompromi di mana pihak yang terlibat menyetujui suatu penyelesaian tanpa prosedur tawar menawar. Penyerahan suatu cara penyelesaian yang bersifat mengikat, dipengaruhi oleh pihak ketiga yang independen (misalnya; pengadilan) atau kriteria tertentu (misalnya: berdasarkan mayoritas yang mengatur syarat-syarat penyelesaian yang bersifat substantif) (KJ. Holsti, 1987:609-610).

Prosedur terakhir dari penyelesaian konflik internasional adalah vonis dan arbitrasi. Dalam prosedur ini kelompok yang bersengketa, dengan persetujuan sebelumnya, menyerahkan masalah mereka kepada keputusan badan peradilan yang sah yang independen. Pengadilan itu diharuskan mengambil keputusan berdasarkan hukum internasional dan yurisdiksi biasanya berlaku hanya pada masalah hukum. Menurut peraturan tambahan dari “Undang-Undang Pengadilan Internasional bagi Keadilan”, suatu masalah hukum didefinisikan secara longgar sebagai (a) tafsiran dari suatu pakta; (b) setiap pertanyaan atas hukum internasional; (c) keberadaan suatu fakta, yang jika bertahan merupakan pelanggaran atas ketertiban internasional; dan (d) sifat dasar atau keadaan dari perbaikan yang dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran atas ketertiban internasional tersebut.

Pengadilan internasional dapat menangani suatu kasus bila kedua pihak yang bersengketa setuju atas yurisdiksi (hak hukum) darinya. Ini berarti harus ada minat bersama yang memadai diantara pihak yang bermusuhan tersebut, sebelum prosedur penyelesaian dimulai. Tidak hanya keduanya harus setuju bahwa kelanjutan penyelesaian nantinya harus diterima, tapi mereka pun harus setuju bahwa proses penyelesaian didasari atas hukum internasional dan hasil yang didapat adalah adanya pihak yang menang dan kalah, dan bukan merupakan penyelesaian kompromis. 


Baca Juga :

Anda mungkin juga suka...