seluruh organisasi pemilihan umum itu bekerja atas dasar prinsip administrasi yang baru

Permasalahan Yang Timbul pemilu

Pemungutan suara ini suatu prestasi besar kalau kita ingat bahwa seluruh organisasi pemilihan umum itu bekerja atas dasar prinsip administrasi yang baru, yaitu kerjasama antara panitia-panitia multi-partai dan pamong praja yang jadi ketuanya, dan bahwa Panitia Penyelenggaraan Pemungutan Suara itu sendiri adalah badan multi-partai, dengan keanggotaan yang sering terdiri dari orang-orang buta huruf dan hanya punya kaitan tidak langsung dengan pemerintahan umum.

Walau beberapa pihak berpendapat bahwa pemilihan umum tahun 1955 adalah pemilihan umum yang paling jurdil dan luber, tetapi hal ini tidak bisa menutup fakta-fakta bahwa saat itu pula terjadi peristiwa-peristiwa yang sedikitnya bisa menciderai penyelenggaraan pemilihan umum.

Dimulai dari permasalahan teknis , di sejumlah tempat khususnya di kota-kota ada kekacauan dalam pengiriman surat panggilan. Di tempat lainnya pemungutan suara berjalan sangat lamban karena anggota Panitia Penyelenggaraan Pemungutan Suara kurang latihan. Sedangkan di beberapa tempat lagi penghitungan suara tidak cermat dilakukan. Dalam pemilihan pertama juga terdapat kelemahan yaitu tidak terjaminnya kerahasiaan pada saat pemberian suara dikarenakan terjadinya pengintipan oleh orang-orang berkuasa ke bilik-bilik pemilihan.

Selain masalah teknis, juga terjadi sejumlah teror yang bertujuan menakut-nakuti pemilih dengan maksud menaikan suara untuk Masyumi. Kelompok Darul Islam Jawa Barat di bawah Kartosuwiryo mengeluarkan beberapa ancaman keras terhadap orang yang memberikan suara. Selain teror, kekacauan pun ditimbulkan oleh beberapa kelompok, misalnya gerombolan Sulawesi Selatan di bawah Kahar Muzakar cukup berhasil melaksanakan keputusan politiknya untuk secara aktif mengacau pemilihan umum. Lima orang tentara dan petugas tempat pemungutan suara mereka bunuh. Beberapa lainnya mereka culik dan ada beberapa tempat pemungutan suara dibakar. Selain itu surat suara dan kotak suara di kabupaten Makassar, Pare-Pare, dan Donggal juga dicuri.

Laporan-laporan mengenai intimidasi pada tahap akhir kampanye dan pada hari pemungutan suara datang dari hampir seluruh penjuru Indonesia. Tetapi ada dua tempat yang menonjol dalam hal ini. Pertama, banyak pemilih merasa ditekan untuk memilih Masyumi di berbagai tempat di Aceh dan di Jawa Barat dimana kekuatan Darul Islam harus diperhitungkan. Kedua, di berbagai tempat di Jawa Timur dan Jawa Tengah, intimidasi banyak sekali dan luas, yang dilakukan oleh lurah-lurah PNI dan pembantu mereka, dan di tingkat yang lebih rendah oleh orang-orang Komunis penjaga keamanan desa.

Contoh lain mengenai intimidasi yang memang telah dilakukan,

di sejumlah desa Jawa lurah mengancam pemilih dengan hukuman penjara dan denda yang besar kalau tidak memilih PNI. Di desa-desa lain lurah mengancam akan menunda pesokan garam dan barang-barang kebutuhan lainnya yang biasa mereka bagikan. Di desa-desa lain, jago-jago desa yang digunakan oleh lurah mengesankan bahwa penduduk akan dipaksa meninggalkan desa kalau tidak mengikuti petunjuk lurah. Juga tidak dapat diragukan bahwa terjadi intimidasi ketika pemuda-pemuda Komunis, yang bersenjata pisau dan pentungan untuk tugas pengamanan desa bergerak dari rumah ke rumah pada malam hari mengumpulkan tandatangan dan cap ibujari keanggotaan organisasi-organisasi front Komunis, atau mengancam menculik orang-orang yang tidak memilih palu arit.

SUmber: https://digitalcamera.co.id/

Anda mungkin juga suka...