Tim Investigasi PPDB Fokus Tekan Masalah Domisili Mencurigakan

Tim Investigasi PPDB Fokus Tekan Masalah Domisili Mencurigakan

Tim Investigasi PPDB Fokus Tekan Masalah Domisili Mencurigakan

Tim Investigasi PPDB Fokus Tekan Masalah Domisili Mencurigakan
Tim Investigasi PPDB Fokus Tekan Masalah Domisili Mencurigakan

Tim Investigasi Domisili Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Jawa Barat berupaya maksimal menekan dugaan kecurangan dengan pemalsuan domisili sebagai syarat untuk mendaftar PPDB 2019. Bahkan, sudah ada tim investigasi yang memeriksa alamat-alamat yang diduga bermasalah.

Sebelumnya, ditemukan kejanggalan dan dugaan kecurangan PPDB 2019. Di antaranya, ada delapan siswa yang mendaftar ke SMA 3 dan 5 dengan menggunakan alamat yang sama di Jalan Bali Merdeka Bandung.

Ketua Tim Investigasi Domisili Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Jawa Barat Heri Suherman mengungkapkan, kasus dugaan kecurangan dalam proses pendaftaran PPDB 2019 terjadi karena peminat sekolah di Kota Bandung sangat tinggi. Dia juga memastikan, telah memeriksa semua temuan terkait Kartu Keluarga yang digunakan untuk mendaftar PPDB.

”Sejauh ini, pengaduan ini hanya ada di Kota Bandung. Belum ada temuan pengaduan serupa dari kota dan kabupaten lain,” kata Heri kepada Jabar Ekspres, Selasa (25/6).

Dia mengatakan, sudah menerjunkan tim investigasi untuk memeriksa sejumlah alamat yang dinilai janggal. Pertama, KK yang berlokasi di Jalan Sumatera nomor 42 Kota Bandung. Alamat itu berlokasi di SMP Negeri 2 Bandung.

Dia mengatakan, pendaftar PPDB memang menumpang alamat di sana. KK itu sendiri diterbitkan lebih dari 6 bulan yang lalu. Sehingga bisa digunakan untuk mendaftar PPDB 2019.

Sedangkan untuk dua lokasi lain di Jalan Bali dan Kalimantan, kata dia, KK yang digunakan memang KK warga setempat yang sudah diterbitkan sejak lama. ”Bukan KK baru, makanya jadi temuan. Kalau KK baru malah tidak akan jadi temuan karena tidak akan bisa digunakan untuk mendaftar,” tuturnya sambil menambahkan, semua hasil pemeriksaan telah diserahkan ke Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Heri Suherman yang juga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jabar memerinci, timnya dibentuk untuk memverifikasi domisili riil calon peserta didik baru (CPDB) dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat dan Rukun Warga (RW) setempat.

”Kerja kami dibantu ketua RW. Kita tidak mungkin turun tanpa melibatkan RW.

Nanti mereka yang akan membuat surat keterangan tinggal jika betul,” ucapnya.

Heri mengatakan, keterangan domisili hanya berhak dikeluarkan oleh Disdukcapil. Sedangkan, RW menerbitkan surat pernyataan tinggal sebagai pelengkap Kartu Keluarga (KK) apabila diperlukan.

Terkait KK, kata Heri Suherman, dapat dicetak dalam waktu singkat. Jika pun ada KK baru, tetapi warga itu sudah tinggal belasan tahun, maka memerlukan surat pernyataan dari RW. KK baru bisa juga muncul karena ada pencetakan baru akibat pembaruan data.

”Untuk mengoptimalkan kerja, kami akan terus menguatkan lintas OPD. Termasuk

menyampaikan hasilnya kepada publik secara berkala,” kata Heri Suherman.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dewi Sartika mengatakan, tim investigasi bergerak sejak Rabu (20/6) ini untuk sementara menemukan 10 kartu keluarga KK yang mencurigakan. Di antaranya KK yang beralamatkan di Jalan Bali, Kalimantan, dan Sumatera.

”KK-nya memang ada (di alamat tersebut), tapi orangnya (siswa) tidak di sana. Yang Jalan Bali, Kalimantan, dan Sumatera begitu,” ujar Dewi Sartika.

Menurut Dinas Kependudukan yang dilibatkan dalam tim investigasi ini, kata dia,

jika kartu keluarga tersebut betul ada di daerah tersebut, maka secara administratif tidak ada masalah. Namun dengan memasukkan nama siswa ke KK tersebut sebagai modus agar diterima PPDB akan menjadi persoalan baru.

”Karenanya kita harus panggil orangtua (pendaftar). Tapi yang penting harus lindungi hak anak. Anak jangan jadi korban. Mereka harus tetap sekolah,” urainya.

Untuk itu, pihaknya memanggil orang tua yang bersangkutan dengan baik-baik. Solusi yang ditawarkan Disdik adalah pindah jalur dari zonasi ke prestasi. Namun jika tidak masuk di prestasi, siswa tersebut terpaksa harus masuk ke swasta. Namun pada intinya, dia berharap agar siswa tidak menajdi korban dan tetap harus sekolah. Dewi mengatakan, tim investigasi ini akan terus bekerja.

 

Sumber :

http://journals.sbmu.ac.ir/en-iranjem/comment/view/18002/0/64679