TUGAS POKOK MA BESERTA FUNGSINYA

TUGAS POKOK MA BESERTA FUNGSINYA

TUGAS POKOK MA BESERTA FUNGSINYA

TUGAS POKOK MA BESERTA FUNGSINYA

1. FUNGSI PERADILAN

  • Sebagai peradilan negara yang paling tinggi, Mahkamah Agung adalah salah satu pengadilan kasasi yang memiliki tuga suntuk membina keseragaman di dalam penerapan hukum berdasarkan putusan kasasi, serta peninjauan kembali, guna menjaga supata semua hukum dan perundang-undangan di semua wilayah RI bisa ditegakkan dengan adil, tepat, serta benar.
  • Selain memiliki tugas sebagai pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk memeriksa, serta memutuskan suatu perkara di tingkat pertama, hingga tingkat terekhir. Mahkamah Agung akan mengurusi semua sengketa tentang kewenangan untuk mengadili. Akan melakukan peninjauan kembali sebuah putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
  • Sangat erat kaitannya dengan fungsi peradilan adalah melakukan hak uji materill, yaitu memiliki keweangan untuk menguji atau menilai secara meterill sebuah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terkait dengan sebuah peraturan setelah ditinjau dari isinya.

2. FUNGSI PENGAWASAN

  • Mahkamah Agung akan melakukan pengawasan paling tinggi terhadap jalannya sebuah perdilan di semua lingkungan peradilan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya peradilan yang dilakukan, serta semua pengadilan bisa diselenggarakn dengan seksama, serta wajar. Segala pengawasan akan berpedoman di dalam azas peradilan yang paling sederhanam, terjangkau, tanpa mengurangi kebebasan halim di dalam memeriksa, serta memutuskan sebuah perkara.
  • Mahkamah agung melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan, serta tingkah laku dari para Hakim dan perbuatan para pejabat pengadilan di dalam menjalankan tugas terkait dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman. Adapun tugas pokok dari kekuasaan kehakiman tersebut an, menerima, mengadili, memeriksa, serta menyelesaikan setiap perkara yang ditujukan kepadanya. Selain itu, juga meminta keterangan terkait hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan, dan memberi peringatan, memberi petunjuk tanpa perlu mengurangi kebebasan hakim.

3. FUNGSI PENGATURAN

  • Mahkamah agung bisa juga mengatur lebih lanjut terkait dengan hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggarann peradilan ketika ada hal-hal yang belum cukup di atur di dalam perundang-undangan mengenai Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisis kekurangan, atau mengisi kekosongan hukum yang dibutuhkan dalam kelancaran penyelenggaraan peradilan.
  • Mahkamah agung bisa membuat peraturan acara sendiri ketika dianggap perlu untuk mencukup hukum yang sudah ditetapkan di dalam perundang-undangan

4. FUNGSI NASEHAT

  • Mahkamah agung akan memberikan nasihat-nasihat atau memberikan pertimbangan di dalam bidang hukum kepada lembaga tertinggi negara lain. Hal ini di atur di dalam Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985. Mahkamah Agung akan memberikan nasehat kepada presiden yang merupakan kepala negara untuk memberi, serta menolak grasi.
  • Kemudian, perubahan pertama di dalam undang-undang dasar negara RI tahun 1945 pasal 14 ayat (1). Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan kepada presiden dalam rangka permberian pertimbangan selain grasi, serta rerhabilitasi. Akan tetapi, ketika memberikan pertimbangan hukum terkait dengan rehabilitasi sampai selesai, sampai sekarang belum ada satu peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanannya.
  • Mahkamah agung memiliki kewenangan untuk meminta kekurangan dari, serta memberikan petunjuk kepada pendadilan di seluruh lingkungan peradilan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang terkandung dalam pasal 25 perundang-undangan No.14 Tahun 1970 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang diatus dalam pasal 38 undang-undang No.14 tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung.

5. FUNGSI ADMINISTRATIF

  • Badan-badang peradilan, diantaranya peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, serta peradilan tata usaha Negara, seperti yang tertuang dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang no.14 tahun 1970, secara organisatoris, finansial, serta administrative sampai sekarang masih berada di bawah Departmen yang terkait. Meskipun, sesuai pasal 11 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 1999 sudah ada pengalihan kekuasaan di bawah Mahkamah Agung.
  • Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengatus tugas, dan tanggung jawab dari susunan organisasi, serta tata kerja kepaniteraan pengadilan.

Baca Juga :

Anda mungkin juga suka...